Based on this YouTube video's total view count of 67.1K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $47 - $134 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore Sekjen Golkar Bantah Bahlil Terlibat Kasus Penyadapan Presiden Prabowo with 67,158 views, 88 likes, and 306 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNVIDEO.COM - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian. Sarmuji menegaskan, rumor liar yang beredar luas di media sosial tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar verifikasi yang valid. "Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026). Sarmuji mengingatkan publik pada peristiwa serupa yang sempat mencatut nama Ketua Umum Partai Golkar pada 2024 lalu. Kala itu, sempat beredar kabar yang diviralkan oleh sejumlah pihak mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang dituduhkan dilakukan oleh ketua umum partai politik besar. "Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, 'Ini A1! A1,’ seolah-olah A1," ujar Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, spekulasi saat itu liar menyasar Partai Golkar karena publik mempersempit definisi partai besar parlemen di luar figur Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Namun pada akhirnya, membuktikan bahwa isu tersebut adalah hoaks dan kasus penganiayaan itu justru melibatkan pimpinan partai nonparlemen. "Kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar. Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen," ucap Sarmuji. Oleh karena itu, Sarmuji meminta publik tak terpengaruh dengan opini yang berkembang liar. "Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi, ya?" tegasnya. Sebelumnya, isu keterlibatan elite partai politik ini mencuat usai pernyataan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra beredar luas di platform media sosial. Dalam video tersebut, Radjasa mengeklaim ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia tersebut. Ia bahkan menyebut figur tersebut sempat menyambangi sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko operasi penyadapan sebelum digerebek aparat. "Bahkan waktu itu 3 jam apa 4 jam lah sebelum terjadi penggerebekan di rumah Widya Chandra, dia ada di situ," kata Radjasa dalam cuplikan video yang viral. Radjasa menambahkan, ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi warganet yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia, mengingat posisinya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Adapun skandal penyadapan ilegal dan akses ilegal ini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan total empat orang perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Di antaranya mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri, Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kabakmon Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi. Penyadapan ilegal tersebut tak hanya dilakukan terhadap Prabowo. Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha juga turut menjadi korban penyadapan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Editor: Lendy Ramadhan Link Berita: https://www.tribunnews.com/nasional/7907807/sekjen-golkar-bantah-bahlil-terlibat-kasus-penyadapan-presiden-prabowo

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.