Based on this YouTube video's total view count of 146K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $103 - $294 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore AHY Respons Putusan MK soal Ijazah Gibran, Bukti Penyetaraan SMA Tak Ditemukan dalam Persidangan with 146,875 views, 411 likes, and 529 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat. Menanggapi putusan tersebut, AHY mengatakan dirinya memilih mengikuti dan menghormati keputusan yang telah disampaikan MK. "Ya, kita ikuti saja. Kita hormati setiap keputusan yang telah dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar AHY saat ditemui dalam acara Mata Lokal Fest yang digelar Tribunnews, Rabu (7/10/2026). Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi putusan tersebut. AHY mengatakan dirinya saat ini ingin fokus menjalankan tugas sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menurutnya, tanggung jawab tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran, khususnya dalam menjalankan pembangunan serta pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. "Dan ya, saya sih hanya ingin terus fokus pada ruang lingkup pekerjaan dalam pemerintahan ini karena tugas kita juga membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga yang juga tidak sederhana," kata AHY. Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terus berjalan. "Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah juga terus terjadi. Intinya, kita ikuti dan kita hormati semua," ujarnya. Sebelumnya, perkara mengenai syarat pendidikan atau dokumen ijazah Gibran teregister di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon pada 10 September 2026, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam sidang putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara karena bukan peserta Pilpres 2024. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK turut mengungkap persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa Gibran mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), salah satu dokumen yang diperlukan untuk memperoleh surat keterangan penyetaraan adalah ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan yang menunjukkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Namun, MK menyatakan tidak menemukan dokumen tersebut dalam bukti yang diajukan dalam persidangan. "Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat," kata Arsul Sani. Arsul menyebut keterangan tersebut diperkuat oleh penjelasan pejabat Kemendikdasmen yang menyatakan tidak terdapat dokumen ijazah sebagai bukti pendukung. Menurut MK, dokumen yang digunakan Gibran antara lain certificate of attendance dan academic records. MK menilai certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan, melainkan dokumen yang menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran. Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/7893338/menko-ahy-hormati-putusan-mk-terkait-keabsahan-ijazah-wapres-gibran?page=all&s=paging_new Editor Video: Megan Febry Wibowo Uploader: Ghozi Luthfi Jangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya: YouTube: https://www.youtube.com/@tribunjakarta Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093670066352 Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f TikTok: https://www.tiktok.com/@tribun.jakarta?lang=en ​Instagram: https://www.instagram.com/tribunjakarta/

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.