

PDIP dan KPK Kompak Tolak Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Bagian dari Korupsi
61,335
Socialcounts.Org
286
likes
643
comments
daily view 0
monthly view 0
Live Analytics
Comments 0
PDIP dan KPK Kompak Tolak Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Bagian dari Korupsi Analytics Table
Income Estimates for PDIP dan KPK Kompak Tolak Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Bagian dari Korupsi
Based on this YouTube video's total view count of 61.3K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $43 - $123 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.
About PDIP dan KPK Kompak Tolak Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Bagian dari Korupsi
Explore PDIP dan KPK Kompak Tolak Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Bagian dari Korupsi with 61,335 views, 286 likes, and 643 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJAKARTA.COM - PDI Perjuangan (PDIP) menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari definisi korupsi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, usulan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. “Itu pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan korupsi dan kemudian bertentangan dengan apa yang dikehendaki rakyat tentang pentingnya suatu upaya-upaya komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dari pencegahan, membangun supremasi hukum, membangun budaya agar tidak terjadi korupsi,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (21/10/2026). Hasto mengatakan, seharusnya Luhut mengusulkan langkah konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi. “Jadi kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Seharusnya beliau menyampaikan agenda-agenda apa di dalam mencegah korupsi, dalam memberantas korupsi,” katanya. Penolakan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut unsur kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional. Sebelumnya, Luhut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi. Sumber: https://video.tribunnews.com/news/970385/tak-hanya-kpk-pdip-juga-tolak-usulan-luhut-ke-prabowo-soal-kerugian-negara-bukan-termasuk-korupsi Editor Video: Muhammad Arief Prasetyo Uploader: bagus gema praditiya sukirman #HastoKristiyanto, #LuhutBinsarPandjaitan, #PDIP, #KPK, #UUTipikor, #InfoHukum, #BreakingNews, #BeritaViral, #TrendingTopic, #HotNews, #PeristiwaNasional Jangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya: YouTube: https://www.youtube.com/@tribunjakarta Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093670066352 Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f TikTok: https://www.tiktok.com/@tribun.jakarta?lang=en Instagram: https://www.instagram.com/tribunjakarta/
About YouTube Real-Time View Count
With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.
Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.
Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.
Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.
Embed Widget
Parameters:
fullscreen=true- Fullscreen countergraph=true- Live graph chartcounter=0/1/2- Select counter (0=likes, 1=views, 2=comments)
URL
Click to copy the embed URL to your clipboard