

KPK Tak Setuju Usulan Luhut ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Apa Alasannya?
104,888
Socialcounts.Org
524
likes
955
comments
daily view 0
monthly view 0
Live Analytics
Comments 0
KPK Tak Setuju Usulan Luhut ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Apa Alasannya? Analytics Table
Income Estimates for KPK Tak Setuju Usulan Luhut ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Apa Alasannya?
Based on this YouTube video's total view count of 104K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $73 - $210 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.
About KPK Tak Setuju Usulan Luhut ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Apa Alasannya?
Explore KPK Tak Setuju Usulan Luhut ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Apa Alasannya? with 104,888 views, 524 likes, and 955 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN. Adapun usulan itu soal kerugian negara bukan termasuk dalam korupsi. Terkait usulan tersebut, KPK tegas tidak menyetujuinya. Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo pada Rabu (21/10/2026). Ia menegaskan kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Nasional. Lebih lanjut, ia menyebut kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang diatur dalam ketentuan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional. Ia juga menyebut, sejumlah perkara korupsi yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah diproses hingga berkekuatan hukum tetap. Menurut KPK, kerugian keuangan negara bukan satu-satunya unsur dalam tindak pidana korupsi. Masih terdapat unsur lain, di antaranya perbuatan melawan hukum serta tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam aspek pencegahan, KPK juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgment Rule atau BJR dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip tersebut, menurut KPK, membuat penilaian terhadap keputusan bisnis tidak hanya berfokus pada untung dan rugi, tetapi juga pada bagaimana keputusan itu diambil. (Tribun-Video.com) Program: Tribunnews Update Host: Maria Nanda Ayu Saputri Editor Video: Valencia Frida Uploader: Winda Rahmawati Reporter: Ilham Rian Pratama
About YouTube Real-Time View Count
With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.
Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.
Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.
Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.
Embed Widget
Parameters:
fullscreen=true- Fullscreen countergraph=true- Live graph chartcounter=0/1/2- Select counter (0=likes, 1=views, 2=comments)
URL
Click to copy the embed URL to your clipboard