Based on this YouTube video's total view count of 40.7K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $29 - $82 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore Prabowo Jadi Penentu! Istana Dinilai Beri Lampu Hijau DPR Proses Polemik Ijazah Gibran! with 40,770 views, 194 likes, and 227 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJAKARTA.COM - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti sikap Istana terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Namun, MK menilai tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Mengingat, persoalan yang diajukan pemohon sudah tidak tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres 2024. Kini mencuat isu pemakzulan terhadap Gibran dan persoalan selanjutnya disebut berada di tangan DPR RI. Burhan menilai Istana memberikan semacam "lampu hijau" bagi proses politik terkait polemik ijazah Gibran untuk ditindaklanjuti di DPR RI. Menurutnya, hal ini terlihat dari tidak adanya penetrasi atau campur tangan dari Istana selama proses persidangan di MK berlangsung. "Sebenarnya Istana memberi semacam lampu hijau terhadap proses politik untuk di-follow up di parlemen." "Kesan saya itu saya tangkap terutama sejak sidang MK di mana Istana tidak terlihat memberikan semacam penetrasi atau campur tangan berarti terhadap proses berjalannya sidang MK tersebut," ujar Burhan dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (13/10/2026). Mengingat hanya satu partai di parlemen yang berada di luar pemerintahan yakni PDIP, kini keputusan dinilai bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto. Burhan mencatat adanya kesan di kubu Gibran bahwa dukungan politik sudah tidak sekuat dulu, sehingga peluang untuk memproses masalah ini di parlemen menjadi lebih terbuka. "Saat yang bersamaan kita tahu kenapa kita memberi banyak analisis terhadap koalisi di pemerintah. Karena cuma ada satu partai di parlemen yang berada di luar kekuasaan yaitu PDI Perjuangan yang kita tahu sudah pasti sikapnya terhadap Gibran sebagai Wapres. Jadi yang menentukan adalah sikap Presiden Prabowo," jelasnya. "Kita dengar dari kubu Gibran ada kekecewaan terkait dengan kesan bahwa Gibran seperti 'habis manis sepah dibuang' dan sepertinya itu akan berlanjut setelah MK memberi semacam vonis yang mengatakan bahwa MK tidak menemukan yang ijazah SMA di Gibran secara meyakinkan dan itu tentu saja membuka peluang lebih jauh untuk diproses politik di parlemen," imbuh Burhan. DPR Buka Peluang Panggil KPU dan Bawaslu Komisi II DPR RI membuka peluang memanggil penyelenggara pemilu, untuk meminta klarifikasi buntut putusan MK mengenai pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pihak yang berpotensi dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu dan KPU sendiri sudah dilaporkan ke DKPP RI atas dugaan pelanggaran etik. Aduan tersebut berkaitan dengan proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal itu diduga membuka jalan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden saat Pilpres 2024. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pelaksanaan RDP bergantung pada keputusan pimpinan Komisi II DPR dan pimpinan DPR. Menurutnya, rapat tersebut dapat digelar apabila persoalan itu dinilai mendesak untuk dibahas. “Makanya, tergantung pimpinan Komisi II dengan pimpinan DPR, ya. Kalau memang ini dianggap urgent, ya kan, bisa saja kan (RDP),” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026). Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana Dinilai Beri Lampu Hijau Polemik Ijazah Gibran Ditindaklanjuti DPR, Ditentukan Sikap Prabowo, https://www.tribunnews.com/nasional/7896347/istana-dinilai-beri-lampu-hijau-polemik-ijazah-gibran-ditindaklanjuti-dpr-ditentukan-sikap-prabowo?page=2. Penulis: Nuryanti Editor: Facundo Chrysnha Pradipha Editor Video: ilham Bintang Anugerah Uploader : Wening Cahya Mahardika Jangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya: YouTube: https://www.youtube.com/@tribunjakarta Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093670066352 Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f TikTok: https://www.tiktok.com/@tribun.jakarta?lang=en ​Instagram: https://www.instagram.com/tribunjakarta/ #ijazahgibran #GibranRakabumingRaka #PrabowoSubianto #BurhanuddinMuhtadi #Istana #LampuHijauIstana #PemakzulanGibran #DPRRI #KomisiIIDPR #MahkamahKonstitusi #PutusanMK #AhmadDoliKurnia #KPURI #Bawaslu #DKPP #PKPU2023 #PasalGibran #PasalSelundupanGibran #PolemikGibran #SikapPrabowo #PolitikIndonesia #BeritaPolitik #BeritaGibran #RDPDPR #KPUdanBawaslu #KoalisiPrabowo #PDIP #BeritaTerbaru #KasusGibran

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.