Based on this YouTube video's total view count of 127K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $89 - $255 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore MAHFUD MD JELASKAN SYARAT WAPRES BISA DIPROSES PIDANA with 127,391 views, 204 likes, and 72 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJATIM.COM - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan mekanisme hukum terkait kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipidanakan saat masih menjabat. Menurut Mahfud, proses tersebut berkaitan dengan logika konstitusi. Penjelasan itu disampaikan melalui podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD, Minggu (11/10). Adapun penjelasan itu disampaikan Mahfud menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan tidak menemukan dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran. Diketahui seusai putusan MK, banyak pihak yang mendesak pemakzulan Gibran hingga mempertanyakan apakah wapres bisa dipidana Lantas, Mahfud mengatakan proses pemakzulan atau impeachment perlu didahulukan sebelum presiden atau wakil presiden diproses melalui hukum pidana biasa. Mahfud menjelaskan, tidak ada aturan tertulis yang secara tegas melarang presiden atau wakil presiden dipidanakan. Namun, menurutnya, ada mekanisme konstitusional yang harus diperhatikan. Dalam logika tersebut, presiden atau wakil presiden harus diberhentikan terlebih dahulu dari jabatannya. Setelah itu, yang bersangkutan dapat diproses melalui peradilan pidana biasa atas dugaan perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Di satu sisi, Mahfud MD menegaskan bahwa KPU harus diseret ke pengadilan. Pasalnya KPU memiliki berperan dalam penyelundupan pasal terkait persyaratan pendidikan dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Mahfud menyatakan bahwa KPU menambahkan pasal 18 ayat 3 yang mengecualikan kewajiban penyetaraan ijazah luar negeri bagi calon yang mengikuti pemilu. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang melanggar undang-undang dan hanya dibuat untuk memfasilitasi Gibran. Mahfud berpendapat bahwa ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masalah yang bisa berujung pada ranah hukum pidana. VP: Bimayur Website https://jatim.tribunnews.com/ Twitter https://twitter.com/tribunjatim Facebook https://www.facebook.com/tribunnewsjatim Instagram https://www.instagram.com/tribun_jatim/ #tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.