Based on this YouTube video's total view count of 870K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $609 - $1.74K through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore Apa Jadinya Jika Indonesia Jadi Negara Serikat? with 870,667 views, 17,391 likes, and 1,585 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Bayangin ada negara yang aturan di tiap daerahnya beda-beda. Ada yang ngebolehin punya senjata api, ada yang engga. Ada yang punya hari libur tambahan tiap tahun, ada yang engga. Batas usia dewasa per daerah juga beda-beda. Atau ada juga yang ngelegalin narkoba, padahal di hukum negara masih dilarang! Gimana jadinya kalau Indonesia berubah jadi negara serikat? Apakah bakal lebih sejahtera, atau malah… menderita? Enjoy the video~ --- Tanyakan pertanyaan aneh anda di sini! NGGA ada pertanyaan yang bodoh! 'Kok Bisa' ngga cuma sekedar mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlihat bodoh, aneh dan dungu di sini, tapi juga mencoba menumbuhkan rasa keingintahuan anda terhadap segala hal di dunia ini. Jadi, tunggu apalagi? Ayo subscribe, let's watch the videos and go curiosity! --- FAQ (Frequently Asked Questions): Q: Min, upload tiap hari apa? A: Tiap hari Rabu dan Sabtu. Tapi kadang-kadang ada video yang butuh waktu pembuatan lebih lama. So, stay tuned! Q: Min, animasinya pake software apa? A: Adobe After Effects Q: MIN, KENAPA DI VIDEONYA ADA BAKSONYA TERUS!? A: Bakso is inspiration *wink --- 📺 Follow Kok Bisa Website: https://kokbisa.id (📝 artikel mendalam seru tiap 2 minggu) Discord: https://www.kokbisa.id/discord (💬 ngobrol seru sesama pencinta sains) Instagram: https://instagram.com/kokbisa (🖼️ infografik baru tiap hari) TikTok: https://www.tiktok.com/@kokbisachannel (📱 video singkat seru) Twitter: https://twitter.com/kokbisachannel (📞 diskusi di space tiap 2 minggu) --- For business inquiries: [email protected] --- References: Amnesty UK. (2017, Februari 24). A licence to discriminate? Trump's Muslim refugee ban. Amnesty.org.uk. Retrieved September 16, 2025, from https://www.amnesty.org.uk/licence-discriminate-trumps-muslim-refugee-ban Badan Pemeriksa Keuangan. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan.bpk.go.id. Retrieved September 16, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan.bpk.go.id. Retrieved September 16, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. JDIH Bapenda Jabar. Retrieved September 16, 2025, from https://bapenda.jabarprov.go.id/JDIH/Undang-Undang/UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_23_TAHUN_2014.pdf Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (t.t.). Dasar Hukum Otonomi Daerah. Djpk.kemenkeu.go.id. Retrieved September 16, 2025, from https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339 Hukumonline. (t.t.). Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal. Klinik Hukumonline. Retrieved September 16, 2025, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-lt61b8988ed3369/ Karim, A. G., Surbakti, I. N., & Purwanti, E. (Eds.). (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM & Pustaka Pelajar. Kementerian Keuangan. (1974). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Jdih-old.kemenkeu.go.id. Retrieved September 16, 2025, from https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/1974/5TAHUN~1974UU.HTM Mahkamah Konstitusi. (2022, Mei). Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved September 16, 2025, from https://mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf Meridian Hukum. (1957). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Meridianhukum.com. Retrieved September 16, 2025, from https://meridianhukum.com/peraturan/uu-no-1-tahun-1957 The New York Times. (2024). Abortion Laws After Roe v. Wade. Nytimes.com. Retrieved September 16, 2025, from https://www.nytimes.com/interactive/2024/us/abortion-laws-roe-v-wade.html Universitas Lampung. (2020). Otonomi Daerah, Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal FH Unila. Retrieved September 16, 2025, from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/613/552/1931 Universitas Medan Area. (2023). Syarat-syarat Yang Diperlukan Untuk Amandemen UUD 1945. Mh.uma.ac.id. Retrieved September 16, 2025, from https://mh.uma.ac.id/syarat-syarat-yang-diperlukan-untuk-amandemen-uud-1945/ --- A massive THANK YOU to everyone for watching this and for all of your support!

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.