Based on this YouTube video's total view count of 41.5K views and industry-standard rates, the estimated total earning is $29 - $83 through ad revenue. Historical data is not yet available to calculate daily, weekly, or monthly averages.

Explore HASTO PDIP SENTIL USULAN LUHUT SOAL DEFINISI KORUPSI with 41,585 views, 68 likes, and 27 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJATIM.COM - PDI Perjuangan (PDIP) menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari definisi korupsi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, usulan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. “Itu pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan korupsi dan kemudian bertentangan dengan apa yang dikehendaki rakyat tentang pentingnya suatu upaya-upaya komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dari pencegahan, membangun supremasi hukum, membangun budaya agar tidak terjadi korupsi,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (21/10/2026). Hasto mengatakan, seharusnya Luhut mengusulkan langkah konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi. “Jadi kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Seharusnya beliau menyampaikan agenda-agenda apa di dalam mencegah korupsi, dalam memberantas korupsi,” katanya. Penolakan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut unsur kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional. Sebelumnya, Luhut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi. Ia merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Luhut juga menyebut Prabowo telah menyetujui kajian yang disusun tim DEN tersebut. Menurutnya, perubahan definisi itu diperlukan agar penanganan korupsi di Indonesia mengikuti standar internasional. VP: Bimayur Website https://jatim.tribunnews.com/ Twitter https://twitter.com/tribunjatim Facebook https://www.facebook.com/tribunnewsjatim Instagram https://www.instagram.com/tribun_jatim/ #tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia

With SocialCounts.org’s view counter, track your YouTube video’s live view count and YouTube likes count in real time with fast, reliable updates.

Watch every YouTube video live view count rise with our real-time YouTube views tracker—built for accuracy and minimal delay.

Follow YouTube real time views as they happen, using our dedicated view counter for YouTube videos.

Get up-to-date live view count on YouTube and see real-time growth with SocialCounts.org’s smart tracking tools.